SBNINews. Serikat Buruh Nasional Indonesia SBNI mendesak sistem outsourcing maupun kontrak agar segera dihapus. SBNI juga menyarakan agar penetapan upah minimun kota (UMK) dihitung bukan berdasarkan hanya dari pertumbuhan ekonomi saja akan tetapi juga dibuat melihat dari kebutuhan hidup layak (KHL).
Demikian Ketua Umum DPP SBNI Yosapati Waruwu ketika ditanya wartawan usai mendeklarasikan Dewan Pengurus Daerah SBNI Kota Medan di Sekretariatnya Jalan Mangaan, Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, Sabtu (11/11) sore.
Ia berharap SBNI bisa memberikan warna dalam kehidupan buruh di negara kita ini. Bukan itu saja, lanjutnya, SBNI juga akan memperjuangkan kepastian hak-hak ketenagakerjaan kita agar bisa terpenuhi dengan sepenuhnya. "Kehadiran SBNI setidaknya bisa memberikan warna serta memperjuangkan hak-hak buruh yang selama ini mungkin kurang terpenuhi," paparnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan agar sistem outsourcing maupun kontrak yang selama ini dirasakan oleh para buruh di negara kita hendaknya segera dihapuskan. Bukan itu saja ia juga menyarankan agar penetapan UMK dihitung bukan berdasarkan hanya dari pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga melihat dari KHL masyarakatnya.
"Biar buruh kita sejahtera hilangkan outsourcing serta hitung UMK dengan didasari KHL dan juga merevisi PP 78," tegasnya.
Dengan menghadiri dilantiknya kepengurusan DPD SBNI Kota Medan yang mempercayakan Adijon JB Sitanggang sebagai Ketua, Habibul Hasan sebagai Sekretaris serta Marwin menjadi Bendaharanya, Yosapati Waruwu ini juga menjelaskan kalau SBNI adalah perserikatan buruh yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.
Dalam mengemban amanah nilai-nilai luhur dan tujuan kemerdekaan Indonesia dari para pendiri bangsa.
Maka SBNI berikrar menyatukan diri dalam semangat kegotong-royongan, perjuangan bernapaskan keadilan dan berdiri pada persamaan hak di depan hukum bagi semua WNI tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan.
" SBNI nyatakan dengan tegas segala praktik dan sistem yang mengisap dan memiskinkan buruh karena pengelolaan ekonomi dan penguasaan sumber-sumber daya alam oleh sekelompok masyarakat serta praktik korupsi yang mencendarai rasa keadilan harus dilawan dan diakhiri," tegasnya yang mengaku kehadiran pengurus SBNI baru ada di Medan, Deliserdang, Langkat dan Binjai yang kemudian dalam waktu dekat ini akan menyusul daerah Sergai, Labuhanbatu dan Tapteng.
Di akhir kesempatan itu, ia juga menyerukan agar kepada seluruh elemen bangsa untuk kembali kepada jati diri bangsa yang gotong-royong, kekeluargaan, saling menghormati, mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta bersama-sama menyatukan tekad agar seluruh kekayaan negara dipergunakan sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar